Ketika aset digital bernilai besar bertemu dengan regulasi global: cara penyimpanan yang lebih cerdas sedang terbentuk di Hong Kong

Ketika aset digital bernilai jutaan dolar tidak lagi sekadar “saldo alamat” secara teknis, melainkan menjadi instrumen keuangan yang dapat ditembus, dilacak, dan diaudit oleh otoritas pajak global, maka logika dasar dari cara kepemilikan harus direkonstruksi. Mulai 1 Januari 2026, “Kerangka Pelaporan Aset Kripto” (CARF) secara resmi berlaku di 48 yurisdiksi termasuk Inggris dan seluruh anggota Uni Eropa. Kerangka ini dipimpin oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang secara tegas mengharuskan “Penyedia Layanan Aset Kripto yang Dapat Dilaporkan” (RCASP) untuk secara otomatis bertukar data transaksi pelanggan, dengan tingkat detail yang jauh melampaui “Pedoman Pelaporan Bersama” (CRS) yang hanya melaporkan saldo akhir tahun. Ini berarti, setiap interaksi di blockchain atas nama individu menjadi semakin jelas dari sudut pandang pengawasan.

Dalam konteks ini, meskipun lembaga utama yang mengelola aset secara teknis telah menetapkan standar industri—seperti Coinbase custody dan BitGo yang umumnya menyimpan sebagian besar aset secara offline di cold wallet, serta mencari sertifikasi audit independen seperti SOC 1 Tipe II dan SOC 2 Tipe II—namun esensinya tetap berfokus pada “perlindungan dari peretasan”, bukan “kepatuhan terhadap regulasi”.

Bank aset digital federal pertama di Amerika Serikat, Anchorage Digital, meskipun berada di bawah pengawasan ketat setara bank, belum menyelesaikan kontradiksi inti terkait struktur kepemilikan pribadi yang secara langsung mengekspos identitas di bawah CARF.

Begitu aset besar harus ditukar menjadi mata uang fiat, saat bank tradisional memulai pemeriksaan sumber dana (SOW) berdasarkan aturan anti pencucian uang (AML), akun pribadi tanpa narasi legal yang kuat sangat rentan terhadap pembekuan atau penolakan.

Pasar Hong Kong menawarkan jalur sistematis. Berdasarkan Trustees Ordinance Hong Kong (Bab 29) dan konfirmasi dari Pengadilan Tinggi dalam kasus CL v HN [2023] HKCFI 1714, cryptocurrency secara tegas diakui sebagai jenis properti yang dapat secara efektif membentuk trust.

Berdasarkan dasar hukum ini, sebuah arsitektur yang menggabungkan tata kelola trust dan pengelolaan escrow profesional sedang terbentuk:

Lapisan Hukum: Dikelola oleh perusahaan trust berlisensi seperti Hong Kong Trust Capital Management Limited (HKTCM) yang bertindak sebagai trustee secara hukum, dan menjalankan kewajiban fidusia yang diatur oleh Securities and Futures Ordinance dan Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance;

Lapisan Teknologi: Dilaksanakan oleh perusahaan fintech seperti Global Digital Custody Limited (GDC) sebagai pelaksana teknis, bertanggung jawab atas pembuatan kunci privat, isolasi cold wallet dan hot wallet, serta penandatanganan transaksi, dengan mengikuti standar teknis dan kontrol internal yang ditetapkan dalam Legislative Proposal for Virtual Asset Custody Services yang diterbitkan bersama oleh Kantor Urusan Keuangan dan Treasury Hong Kong serta Securities and Futures Commission (SFC) pada 2025, serta sesuai dengan definisi “layanan escrow yang memenuhi syarat” dalam Hong Kong Digital Asset Development Declaration 2.0.

Arsitektur “hukum + teknologi” ini membawa tiga perubahan substansial:

• Isolasi Identitas: Setelah aset diverifikasi melalui KYC dan AML dan dimasukkan ke trust, kepemilikannya secara hukum menjadi milik trustee, terpisah dari kekayaan pribadi pemberi kuasa. Dalam rantai pelaporan CARF, trust dapat berperan sebagai entitas yang patuh secara independen dalam pelaporan informasi, menghindari identitas pajak pribadi langsung terkait dengan aktivitas perdagangan frekuensi tinggi.
• Kepercayaan dalam Penarikan Dana: Saat aset trust perlu dicairkan, aliran dana dilakukan melalui struktur trust, bukan transfer besar dari individu tanpa latar belakang. Jalur ini telah diverifikasi oleh beberapa bank berlisensi lokal, membangun saluran penarikan dana besar yang dapat diaudit, dapat dijelaskan, dan dapat diulang untuk klien dengan kekayaan tinggi.
• Peningkatan Keamanan: Operasi teknis GDC bukan sekadar janji komersial, melainkan tindakan pelaksanaan di bawah kerangka hukum trust.

Tentu saja, arsitektur semacam ini memiliki ambang batas yang jelas, biasanya ditujukan untuk pemilik dengan aset di atas satu juta dolar AS. Nilainya bukan untuk kemudahan transaksi jangka pendek, melainkan menyediakan fondasi sistematis jangka panjang untuk kekayaan digital—seiring dengan dorongan OECD terhadap transparansi pajak global, penerapan penuh Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) oleh Uni Eropa, serta upaya berkelanjutan Federal Reserve dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dalam memperinci panduan pengelolaan escrow—masa depan aset sangat bergantung pada lingkungan hukum dan regulasi yang melekat. Model penggabungan “trust-escrow” di Hong Kong, yang didasarkan pada kepastian common law, pengawasan lokal yang progresif, dan keandalan teknologi profesional, membangun sebuah wadah yang tahan terhadap pengawasan lintas batas, pengujian waktu, dan warisan generasi untuk kekayaan digital bernilai tinggi yang sesuai dengan ketentuan hukum.