Hong Kong sedang mendorong kerangka hukum komprehensif untuk mengatur aktivitas perdagangan dan penyimpanan aset virtual di seluruh sistem keuangan. Menurut ChainCatcher, lembaga utama termasuk Biro Layanan Keuangan dan Cadangan, bersama dengan Komisi Sekuritas dan Futures, telah siap mengajukan RUU ke Dewan Legislatif pada tahun 2026. RUU ini akan mencakup regulasi rinci untuk layanan konsultasi dan pengelolaan aset virtual, membangun dasar hukum yang kokoh untuk industri tersebut.
Regulasi Stablecoin dan Kerangka Hukum Aset Virtual
Langkah penting telah diambil ketika Regulasi Stablecoin Hong Kong resmi berlaku mulai Agustus 2025. Bank Sentral Hong Kong saat ini sedang memproses permohonan dari organisasi yang tertarik, menunjukkan kesiapan pasar dalam menerima persyaratan hukum baru. Regulasi ini menandai kemajuan besar dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan stablecoin, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang berkelanjutan untuk aset virtual.
Perluasan Cadangan Emas: Ambisi Menjadi Pusat Emas Regional
Untuk menetapkan posisi sebagai pasar perdagangan emas internasional terkemuka, Hong Kong telah menetapkan target ambisius: memperluas cadangan emas sebesar lebih dari 2.000 ton dalam tiga tahun. Rencana ini akan membantu Hong Kong membangun cadangan emas berskala regional, bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya. Sebuah lembaga pengelola khusus untuk Sistem Pembayaran Pusat Emas Hong Kong, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, telah didirikan. Menurut rencana, kegiatan uji coba sistem pembayaran akan dimulai pada tahun 2026.
Optimalisasi Sistem Keuangan dan Mekanisme Pembayaran
Biro Layanan Keuangan dan Cadangan sedang melaksanakan langkah-langkah reformasi pajak untuk mengoptimalkan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Selain itu, bidang saham juga akan diperbaiki, dengan rencana memperpendek siklus pembayaran dari T+2 saat ini menjadi T+1. Perubahan dalam mekanisme ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing Hong Kong di panggung keuangan global.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Hong Kong Sempurnakan Kerangka Hukum Aset Digital dan Perluas Cadangan Emas Internasional
Hong Kong sedang mendorong kerangka hukum komprehensif untuk mengatur aktivitas perdagangan dan penyimpanan aset virtual di seluruh sistem keuangan. Menurut ChainCatcher, lembaga utama termasuk Biro Layanan Keuangan dan Cadangan, bersama dengan Komisi Sekuritas dan Futures, telah siap mengajukan RUU ke Dewan Legislatif pada tahun 2026. RUU ini akan mencakup regulasi rinci untuk layanan konsultasi dan pengelolaan aset virtual, membangun dasar hukum yang kokoh untuk industri tersebut.
Regulasi Stablecoin dan Kerangka Hukum Aset Virtual
Langkah penting telah diambil ketika Regulasi Stablecoin Hong Kong resmi berlaku mulai Agustus 2025. Bank Sentral Hong Kong saat ini sedang memproses permohonan dari organisasi yang tertarik, menunjukkan kesiapan pasar dalam menerima persyaratan hukum baru. Regulasi ini menandai kemajuan besar dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan stablecoin, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang berkelanjutan untuk aset virtual.
Perluasan Cadangan Emas: Ambisi Menjadi Pusat Emas Regional
Untuk menetapkan posisi sebagai pasar perdagangan emas internasional terkemuka, Hong Kong telah menetapkan target ambisius: memperluas cadangan emas sebesar lebih dari 2.000 ton dalam tiga tahun. Rencana ini akan membantu Hong Kong membangun cadangan emas berskala regional, bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya. Sebuah lembaga pengelola khusus untuk Sistem Pembayaran Pusat Emas Hong Kong, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, telah didirikan. Menurut rencana, kegiatan uji coba sistem pembayaran akan dimulai pada tahun 2026.
Optimalisasi Sistem Keuangan dan Mekanisme Pembayaran
Biro Layanan Keuangan dan Cadangan sedang melaksanakan langkah-langkah reformasi pajak untuk mengoptimalkan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Selain itu, bidang saham juga akan diperbaiki, dengan rencana memperpendek siklus pembayaran dari T+2 saat ini menjadi T+1. Perubahan dalam mekanisme ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing Hong Kong di panggung keuangan global.