Pengadilan Tinggi Menanggapi Kesulitan Perlindungan Hak dalam Pembelian Komunitas: Penyebab Utama adalah platform menghindari tanggung jawab sendiri

Pada 9 Februari, Pengadilan Rakyat Tertinggi mengadakan konferensi pers tentang “Memperdalam Promosi Pengawasan Tuntutan Hukum Publik dalam Keamanan Makanan dan Obat-obatan”. Dalam konferensi tersebut disebutkan bahwa penyebab utama sulitnya mengendalikan kualitas makanan segar yang dijual melalui platform pembelian komunitas dan tidak adanya saluran pengaduan bagi konsumen adalah karena perusahaan platform sebagai penguasa utama dan pengendali nyata dalam rantai penjualan makanan, menghindari tanggung jawab hukum sipil mereka melalui ketentuan kontrak standar, serta memindahkan kewajiban kontrak dan tanggung jawab hukum penjual kepada pemasok offline. Sementara itu, pemasok offline dan konsumen tidak membangun hubungan transaksi yang substansial, sehingga menyulitkan perlindungan hak konsumen. Untuk itu, Pengadilan Tertinggi mengadakan sidang terbuka, berdasarkan pemahaman yang akurat terhadap hubungan hukum sipil yang substansial antara perusahaan platform dan konsumen sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan membimbing kejaksaan di Hunan, Jiangsu, Zhejiang, Beijing, dan daerah lain untuk secara berturut-turut mengajukan 93 kasus gugatan perdata terhadap pelanggaran platform dan mengeluarkan 89 pengumuman, menuntut perusahaan platform agar secara hukum mengubah ketentuan tidak sah dalam kontrak standar. Masalah keamanan makanan dalam pembelian komunitas dapat diatasi secara efektif, hak-hak sah konsumen dapat dilindungi secara efektif, dan ini juga memberikan contoh praktik yang berhasil dalam menormalkan dan menegakkan hukum dalam tata kelola platform. (Berita CCTV)