Paradoks transaksi sebesar 11 miliar dolar AS di bidang teknologi keuangan Nigeria: inovasi terdepan, pengakuan tertinggal

Di peta sistem pembayaran global, Nigeria sedang menulis sebuah kisah yang sangat diremehkan. Sebuah laporan baru dari bank sentral mengungkapkan gambaran nyata dari ekosistem teknologi keuangan negara Afrika Barat ini: keajaiban inovasi di permukaan yang kontras mencolok dengan prasangka mendalam dari luar.

Tahun lalu, Nigeria memproses 110 miliar transaksi independen, angka ini bukan hanya mengejutkan secara numerik, tetapi juga menunjukkan apa artinya. Ketika Anda membaca kalimat ini, negara ini telah menyelesaikan ratusan transaksi real-time. Dari pasar Lagos hingga kampus Abuja, dari pembayaran transfer hingga pembagian tagihan, semua terjadi dalam sekejap. Dibandingkan dengan dua tahun lalu, angka ini lebih dari dua kali lipat, dan sistem pembayaran instan Nigeria yang diluncurkan sejak 2011 bahkan lebih awal dari Amerika Serikat dan juga lebih dulu dari sistem UPI India yang terkenal.

Ini seharusnya menjadi topik hangat dalam dunia teknologi keuangan global. Tapi ironisnya, saat menyebut teknologi keuangan Nigeria, perhatian internasional sering kali tertuju pada penipuan, bukan inovasi.

Tantangan Regulasi Pendiri Fintech Nigeria: Dukungan dan Penolakan Seimbang

Dalam survei Bank Sentral Nigeria (CBN), sebuah detail mengungkapkan kondisi sebenarnya dari industri ini. Ketika ditanya apakah regulasi mendorong atau menghambat inovasi, jawaban para pemimpin fintech terbagi sama rata: 50% setuju, 50% tidak.

Ini bukan sekadar ketidakpuasan, melainkan sebuah dilema struktural. Lebih dari sepertiga perusahaan fintech menyatakan bahwa peluncuran produk baru memakan waktu lebih dari satu tahun. Hampir dua pertiga mengakui bahwa proses persetujuan yang rumit sangat mempengaruhi kecepatan mereka dalam meluncurkan inovasi. Seorang pendiri menggambarkan situasi umum: “Kadang-kadang saya merasa Nigeria memiliki kerangka regulasi paling maju di Afrika. Tapi di lain waktu, kami menunggu izin sederhana selama sembilan bulan, yang membuat kami berpikir untuk pindah ke Kenya.”

Lebih kompleks lagi, entitas fintech Nigeria menginvestasikan dana besar dalam pencegahan penipuan. Hampir sembilan dari sepuluh perusahaan mengandalkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi penipuan—bukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang keren, tetapi untuk menangkap pelaku kejahatan. Investasi ini mulai membuahkan hasil: kerugian akibat penipuan pembayaran digital menurun sebesar 51% dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, dengan biaya yang tinggi. 87,5% eksekutif fintech menyatakan bahwa biaya kepatuhan secara serius membatasi anggaran inovasi mereka. Regulasi sendiri bukan masalah utama, melainkan biaya untuk mematuhi aturan yang menjadi hambatan sesungguhnya. Ini menjelaskan mengapa sikap industri terhadap regulasi tidak sepenuhnya mendukung maupun menolaknya, melainkan kompleks, kontradiktif, dan nyata.

Dilema Inklusi Keuangan: “Penyisih” di Pedesaan Nigeria

Sebuah angka dingin mengungkapkan ketimpangan di balik inovasi yang tampak gemilang: 26% dari orang dewasa Nigeria masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Angka ini melonjak menjadi 37% di daerah pedesaan, dan bahkan mencapai 47% di bagian utara Nigeria.

Mereka yang terpinggirkan ini bukan karena kurangnya kebutuhan, melainkan karena sistem itu sendiri yang menghambat. Biaya verifikasi identitas terlalu tinggi, keandalan sistem kurang memadai—itulah hambatan terbesar yang dihadapi perusahaan fintech. Nigeria memiliki sistem identitas nasional dan nomor verifikasi bank, tetapi bagi startup kecil, mengakses sistem ini untuk memverifikasi pengguna seperti petani sayur berusia 62 tahun di utara sangat mahal, dan sistem ini kadang-kadang juga mengalami gangguan di saat-saat penting.

Lebih dari sepertiga perusahaan fintech menyatakan bahwa biaya dan akses infrastruktur verifikasi identitas adalah hambatan terbesar untuk menjangkau populasi yang tidak terlayani. Infrastruktur ada, masalahnya adalah membuatnya murah dan andal. Di sinilah mimpi inklusi keuangan Nigeria terhambat.

Krisis Pendanaan dan Ambisi Regional: Jalan Start-up Nigeria Menuju Lintas Batas

Kisah pendanaan fintech Nigeria mencerminkan arus modal global. Pada 2024, perusahaan rintisan di Nigeria mengumpulkan 520 juta dolar AS, tetapi sebagian besar berasal dari investor ventura asing. Ini berarti ekosistem ini sangat rentan terhadap siklus ekonomi global—ketika suku bunga di AS dan Eropa naik, investasi ke Nigeria pun menurun tajam.

Mengapa pendanaan lokal begitu sulit? Lebih dari sepertiga pendiri mengakui bahwa mengumpulkan dana di dalam sistem keuangan Nigeria adalah “sulit” atau “sangat sulit”. Fluktuasi mata uang, kurangnya instrumen investasi jangka panjang, ketidakpastian regulasi—semua menjadi penyebabnya. Akibatnya, hampir dua pertiga fintech Nigeria yang memperluas ke negara lain harus memulai dari awal di setiap pasar baru: izin baru, persyaratan kepatuhan baru, menunggu lagi.

Seorang pendiri menggambarkan frustrasi umum: “Seperti harus mulai dari nol setiap kali. Kami membuktikan diri di Nigeria, memiliki infrastruktur kepatuhan lengkap, tahu cara memerangi penipuan. Tapi di Ghana, kami hanyalah startup lain yang harus menunggu dua tahun untuk mendapatkan izin.”

Inilah sebabnya 62,5% entitas fintech Nigeria mendukung sistem “paspor regulasi”—yaitu, jika Anda mendapatkan izin dan pengakuan di Nigeria, negara-negara Afrika lain harus mengakui kredensial tersebut dan mempercepat masuk ke pasar mereka. Selain itu, hampir sembilan dari sepuluh perusahaan mendukung pendirian dana pertumbuhan fintech atau skema jaminan kredit khusus untuk membantu startup lokal mendapatkan modal dari Nigeria sendiri, mengurangi ketergantungan pada investasi asing.

Dari Daftar Abu-abu ke Peringkat Matang: Reputasi Internasional Fintech Nigeria Berbalik

Pengakuan internasional mulai datang. Nigeria baru saja dihapus dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF), menandai keberhasilan negara ini setelah bertahun-tahun memperkuat sistem anti pencucian uang. Lebih mencolok lagi, sistem pembayaran instan Nigeria baru saja dinilai sebagai sistem pertama di Afrika yang mencapai “peringkat matang”.

Namun yang paling ironis, sikap industri terhadap kolaborasi telah berubah. Dalam survei Bank Sentral Nigeria, 100% perusahaan fintech menyatakan bersedia bekerja sama dengan regulator. Ini bukan sekadar penerimaan pasif, melainkan keinginan aktif. Tiga perempat dari mereka ingin mengadakan forum rutin dengan bank sentral untuk membahas kebijakan, dan berharap membangun lingkungan sandbox untuk menguji inovasi serta berpartisipasi dalam pembuatan aturan yang harus mereka patuhi.

Seorang eksekutif mengatakan kepada peneliti: “Kami tidak menuntut tanpa regulasi. Kami ingin membantu merumuskan regulasi yang lebih baik. Kami adalah orang yang setiap hari berurusan dengan penipuan. Kami adalah orang yang berusaha menjangkau mereka yang terpinggirkan. Dengan pengalaman kami.”

Bank sentral pun merespons. Laporan ini mengusulkan sepuluh opsi kebijakan konkret, mulai dari pembentukan forum permanen untuk partisipasi fintech hingga uji coba sistem paspor regulasi bersama Ghana dan Kenya. Beberapa sudah mulai diterapkan.

Nigeria menghadapi tugas jelas: sebelum satu miliar transaksi berikutnya selesai, ubah persepsi dunia dari “pusat penipuan” menjadi “menara inovasi keuangan Afrika”. Prestasi sudah nyata—ini bukan lagi sekadar data, melainkan sistem yang berkelanjutan, kolaboratif, dan nyata antara industri dan regulator. Setiap detik, masa depan keuangan Afrika sedang ditulis di negara ini. Masalahnya, apakah komunitas internasional cukup memperhatikan?